Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun dalam APBN 2026 — turun 14,7 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.
Penurunan ini tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025.
Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa 2026 diarahkan pada delapan prioritas, dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai prioritas utama.
Kementerian Desa PDTT juga mendorong penggunaan Dana Desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi lokal.
Hingga Januari 2026, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar teknis pencairan Dana Desa belum terbit. Tanpa PMK, pencairan tahap pertama belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sumber:
- UU APBN 2026 (Kemenkeu)
- Permendes PDTT No. 16 Tahun 2025 (Kemendesa)
